Jawa Timur

KEK Syariah Madura butuh Lahan 101 Hektar

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

SurabayaSatu, Surabaya – Gagasan pusat ekonomi syariah bernama Islamic Science Park (ISP) di Madura mulai menemui titik terang. Hal ini dikatakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai pertemuan dengan Kementerian Koordinator Perekonomian di Gedung Negara Grahadi, Rabu (29/5).

“Kami sudah komunikasikan ini dengan Menko Perekonomian. Kami berharap Islamic Science Park bakal menjadi bagian dari KEK Syariah. Kalau jadi, KEK Syariah ini akan menjadi yang pertama di Indonesia dan dunia,” jelas Gubernur Khofifah, seperti ditulis di jatimprov.go.id.

Dikatakan, total luas lahan yang dibutuhkan untuk KEK Syariah ini adalah sekitar 101 hektar. Sedangkan saat ini Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) saat ini sudah memiliki lahan seluas 40 hektar. Tahun ini proses pengadaan lahan masih akan dilakukan guna bisa menyediakan lahan yang cukup untuk rencana strategis ini.

Gubernur Khofifah menyebut untuk mempercepat realisasi rencana ini, wanita yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU itu menyebut sudah bertemu dengan Deputi Menteri khusus KEK. Dan keduanya sudah sepakat untuk melakukan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Madura dengan berbasis industri.

“Dan hasilnya setelah kami juga komunikasikan dengan Menko Perekonomian dan juga Menteri PU Salah satu yang disetujui adalah BPWS akan berubah menjadi BPWM atau Badan Pengembangan Wilayah Madura,” tegas Khofifah.

Dalam penyampaian perubahan BPWS menjadi BPWM itu, ada tiga hal usulannya yang disetujui dan bakal merubah struktur dan pola kerja BPWS yang saat ini ada. Pertama Gubernur Khofifah meminta agar seluruh bupati Madura masuk dalam kepengurusan BPWM nantinya. Dan usulan tersebut sudah disetujui.

Dengan dimasukkan empat bupati di Madura maka akan membuat BPWM bisa maksimal dalam melakukan upaya pengembangan.

“Usulan saya yang kedua yang juga disetujui adalah dalam BPWM nanti harus ada OPD Pemprov Jawa Timur yang masuk,” tegasnya.

Menurutnya ini penting, karena selama ini tidak ada kewajiban BPWS melaporkan hasil kerjanya ke Pemprov,Sehingga progres dan penyelarasan arah pengembangan di BPWS tidak terkomunikasikan pada Pemprov Jawa Timur.

Hal tersebut menurutnya juga menjadi salah satu kendala BPWS kurang maksimal. “Dan usulan saya yang ketiga adalah di BPWM akan ada perwakilan akademisi Madura dan ulama Madura. Dan itu disetujui,”papar Gubernur Perempuan pertama di Jatim ini.

Maka ke depan BPWM bakal lebih banyak diisi oleh orang-orang lokal Madura, bukan dari Jakarta seperti saat ini ada di struktur BPWS. Ia menambahkan rencana perubahan BPWS menjadi BPWM ini sedang dimatangkan. Kalau BPWM ini rampung terbangun dan terestrukturisasi, maka rencana realisasi KEK Syariah melalui Islamic Science Park juga akan lebih mudah untuk direalisasikan.

Advertisement

Kirim Komentar