Jawa Timur

Lantik Walikota dan Bupati, Pakde Karwo Ingatkan Tentang Integritas

SurabayaSatu, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo melantik Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo serta Bupati dan Wakil Bupati Sampang masa jabatan 2019-2024 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (30/1).

Kepada kedua kepala daerah yang baru saja dilantik, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim ini, berpesan untuk menjaga integritas diri dalam mengemban tugas, terutama dalam pengambilan kebijakan terkait dengan APBD.

“Integritas merupakan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan ketakutan terhadap permasalahan yang melanggar peraturan perundangan. Selama ini kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK seringkali muaranya di masalah integritas pejabat itu sendiri. Jadi integritas itu letaknya di diri kita masing-masing, bagaimana kita menjaga,” katanya.

Selain menjaga integritas, Pakde Karwo juga meminta kepada kepala daerah untuk merangkul dan menyatukan seluruh masyarakat, sehingga tidak ada lagi istilah menang atau kalah.

“Pilkada telah usai, pilihan masyarakat harus menjadi satu, semua menerima dan secara bersama-sama membangun persatuan,” katanya.

Tidak hanya itu, Pakde Karwo juga berpesan kepada kepala daerah untuk menjaga silaturahmi baik dengan DPRD maupun forkopimda. Ia mencontohkan, selama 10 tahun memimpin Jatim, hubungan dengan DPRD berjalan dengan baik. Bahkan tidak ada paksi A maupun B di DPRD Jatim, yang ada hanya paksi Jatim. Selain itu, selama 10 tahun DPRD Prov. Jatim belum pernah mengambil keputusan dengan voting.

“Keputusan baik adalah pendapat gabungan otak dan hati, bukan dengan keputusan orang terbanyak atau voting. Nilai tidak bisa dijumlah,” katanya.

Silaturahmi ini, lanjutnya, juga harus dilakukan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Apalagi tugas pimpinan adalah menyapa, merangkul dan mendengarkan suara yang tidak terdengar seperti pedagang kaki lima. Untuk itu, pendopo harus dibuka untuk umum sebagai tempat silaturahmi.

“Tidak ada hal yang tidak bisa dibicarakan antar orang, komunikasi menjadi basis penting. Selain itu silaturahmi menjadi bagian nilai luhur dan agama, apalagi sebagai pemimpin sudah diberi amanah,” katanya.

Selain melakukan silaturahmi, Pakde Karwo juga berpesan agar kepala daerah segera menyampaikan visi misinya kepada dewan sebelum sertijab, agar bisa masuk dalam RPJMD. Langkah ini dilakukan agar segera dapat dilakukan perubahan anggaran.
“Bila menunggu Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) bulan Agustus nanti, susah dicairkan. Kami bisa mengasistensi proses ini, yang penting harus serius dan terukur, karena ada aturannya Indikator Kinerja Utama (IKU),” jelasnya.

Menurutnya, saat ini kepala daerah selalu dinilai dan diminta pertanggungjawabannya melalui laporan. Seperti urusan keuangan yang hasilnya dikeluarkan oleh BPK, serta pelaksanaan pemerintah daerah akan dievaluasi Kemendagri melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Juga, penilaian satuan kerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan di akhir jabatan kepala daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada anggota dewan.

Di akhir, Pakde Karwo juga mengingatkan pasangan kepala daerah untuk memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Dimana untuk urusan pengelolaan keuangan daerah, yang ditugasi Presiden adalah bupati dan walikota, termasuk soal pertanggungjawabannya. Untuk itu ia meminta agar tidak ada konflik antar keduanya terkait hal tersebut.

“Biasanya konfliknya disini, ini jadi bagian dari manajemen pelaksanaan. Ada normanya dan sudah sesuai peraturan,” pesannya.

Walikota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, S.Pd, MM, M.HP dan Wakil Walikota Probolinggo, Moch Soufis Subri dilantik berdasarkan Surat Keputusan/SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 131.35 – 5973 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Probolinggo dan SK Mendagri nomor 132.35 – 5974 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Probolinggo.

Sedangkan Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Sampang, H. Abdullah Hidayat Hussein, M.Si dilantik berdasarkan SK Mendagri nomor 131.35 – 10 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bupati Sampang dan SK Mendagri nomor 132.35 – 11 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Sampang.

Hadir di Tengah Masyarakat
Selain Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo serta Bupati dan Wakil Bupati Sampang, pada kesempatan ini juga dilakukan pelantikan Ketua TP PKK dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Probolinggo dan Kabupaten Sampang masa jabatan 2019-2024 oleh Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Prov. Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si.

Dalam sambutannya, Bude Karwo, sapaan akrab Ketua TP PKK dan Dekranasda Provinsi Jatim ini, meminta kepada Ketua TP PKK dan Dekranasda kab/kota yang baru dilantik untuk segera bersosialisasi baik dengan anggota maupun lingkungan sosial melalui komunikasi terbuka. Serta, mampu memposisikan diri untuk membantu dan peduli pada masalah yang ada di masyarakat.

“Prinsipnya ibu harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada,” katanya.

Menurutnya, sebagai mitra pemerintah, keberadaan PKK tidak boleh membebani pemerintah atau masyarakat. Sebaliknya, harus membantu terutama dalam mengakses program pembangunan baik di bidang kesehatan, pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu, harus menyuarakan aspirasi ibu-ibu rumah tangga sekaligus menyelaraskan dan bersinergi dengan pemerintah.

Sementara itu, terkait Dekranasda, Bude Karwo berpesan agar Ketua Dekranasda kab/kota mampu mendorong para pelaku industri kecil dan menengah khususnya pengrajin untuk meningkatkan kualitas produknya. Langkah ini dilakukan agar kualitas produk tersebut meningkat dan memiliki nilai jual yang kompetitif.

“Setidaknya aspek yang perlu diperhatikan adalah kualitas SDM pengrajin, peningkatan keunggulan kompetitif dan pemberdayaan potensi lokal, apalagi perajin IKM Jatim terbukti mampu menjadi sumber nafkah masyarakat dan menyerap banyak tenaga kerja,” katanya.

Di akhir, Bude Karwo mendoakan agar tugas yang diemban Ketua TP PKK dan Dekranasda kab/kota yang baru saja dilantik, berjalan dengan lancar.

“Selamat bertugas, semoga pengabdian ibu dalam menjalankan amanah ini mendapat ridho dan termasuk amal ibadah kepada Allah SWT,” pungkasnya.

Pelantikan Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kota Probolinggo, Hj. Aminah Hadi Zainal Abidin ini berdasarkan SK Ketua TP PKK Prov. Jatim nomor 01/KEP/PKK.PROV/I/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua TP PKK Kota Probolinggo tanggal 24 Januari 2019 dan SK Ketua Dekranasda nomor 01/DEKRAN.JATIM/SK/I/2019 tanggal 29 Januari 2019.

Sedangkan pelantikan Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Sampang, Hj. Mimin Haryati Slamet Junaidi ini berdasarkan SK Ketua TP PKK Prov. Jatim nomor 02/KEP/PKK.PROV/I/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua TP PKK Kabupaten Sampang tanggal 24 Januari 2019 dan SK Ketua Dekranasda nomor 02/DEKRAN.JATIM/SK/I/2019 tanggal 29 Januari 2019.

Turut hadir dalam pelantikan ini, Ketua komisi II DPR RI, Ketua DPRD Prov. Jatim, Sekdaprov Jatim, beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, Forkopimda Kota Probolinggo dan Kabupaten Sampang, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dari Kota Probolinggo dan Kabupaten Sampang.

Advertisement

Kirim Komentar